Revisi Kebijakan Telekomunikasi Harus Libatkan Publik

Revisi Kebijakan Telekomunikasi Harus Libatkan Publik Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan uji publik terhadap Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 52 dan 53 Tahun 2000